BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2010 Kementerian Keuangan. Dana Bagi Hasil. SDA. Hutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 20/PMK.07/2010 TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 2

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 3

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : 1.

2.

Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.808/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1 (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk masing-

masing Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan perkiraan. (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berasal dari penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana Reboisasi.

Pasal 2 (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 4

(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan lebih kecil dari pagu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.808/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2010.

(3) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp1.039.228.977.759,00 (satu triliun tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah sebesar

Rp15.792.800.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Provisi Sumber Daya Hutan adalah sebesar Rp477.714.791.239,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan;

c. Dana Reboisasi adalah sebesar Rp545.721.386.520,00 (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(4) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3 (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan

secara triwulanan. (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.

(3) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 5

Pasal 4 (1) Dalam hal pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atas perkiraan alokasi

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam satu Tahun Anggaran tidak mencukupi kebutuhan atau realisasi melebihi pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai realisasi penerimaan setelah dilakukan revisi.

(2) Dalam hal perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 melebihi pagu sebagaimana ditetapkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, maka dapat dilakukan penyaluran setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 6

PEKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah)

NO DAERAH

IIUPH PSDH DR JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam - 172,406,383 38,976,000 211,382,383

1 Kab. Aceh Barat - 3,134,661 - 3,134,661

2 Kab. Aceh Besar - 45,898,298 - 45,898,298

3 Kab. Aceh Selatan - 3,134,661 - 3,134,661

4 Kab. Aceh Singkil - 3,134,661 - 3,134,661

5 Kab. Aceh Tengah - 3,134,661 - 3,134,661

6 Kab. Aceh Tenggara - 3,134,661 - 3,134,661

7 Kab. Aceh Timur - 3,134,661 - 3,134,661

8 Kab. Aceh Utara - 3,134,661 - 3,134,661

9 Kab. Bireun - 3,134,661 - 3,134,661

10 Kab. Pidie - 7,093,352 1,440,000 8,533,352

11 Kab. Simeulue - 3,134,661 - 3,134,661

12 Kota Banda Aceh - 3,134,661 - 3,134,661

13 Kota Sabang - 3,134,661 - 3,134,661

14 Kota Langsa - 3,134,661 - 3,134,661

15 Kota Lhokseumawe - 3,134,661 - 3,134,661

16 Kab. Nagan Raya - 3,134,661 - 3,134,661

17 Kab. Aceh Jaya - 4,234,298 - 4,234,298

18 Kab. Aceh Barat Daya - 3,134,661 - 3,134,661

19 Kab. Gayo Lues - 3,134,661 - 3,134,661

20 Kab. Aceh Tamiang - 3,134,661 - 3,134,661

21 Kab. Bener Meriah - 21,140,596 37,536,000 58,676,596

22 Kab. Pidie Jaya - 3,134,661 - 3,134,661

23 Kota Subulussalam - 3,134,661 - 3,134,661

24 Bagian Provinsi - 34,481,280 - 34,481,280

II Provinsi Sumatera Utara - 2,121,213,310 - 2,121,213,310

1 Kab. Asahan -

26,515,166 - 26,515,166

2 Kab. Dairi -

26,515,166 - 26,515,166

3 Kab. Deli Serdang -

26,515,166 - 26,515,166

4 Kab. Karo -

34,443,410 - 34,443,410

5 Kab. Labuhan Batu -

443,110,754 - 443,110,754

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 7

6 Kab. Langkat -

26,515,166 - 26,515,166

7 Kab. Mandailing Natal -

26,515,166 - 26,515,166

8 Kab. Nias -

26,515,166 - 26,515,166

9 Kab. Simalungun -

26,515,166 - 26,515,166

10 Kab. Tapanuli Selatan -

26,515,166 - 26,515,166

11 Kab. Tapanuli Tengah -

26,515,166 - 26,515,166

12 Kab. Tapanuli Utara -

58,623,416 - 58,623,416

13 Kab. Toba Samosir -

91,344,065 - 91,344,065

14 Kota Binjai -

26,515,166 - 26,515,166

15 Kota Medan -

26,515,166 - 26,515,166

16 Kota Pematang Siantar -

26,515,166 - 26,515,166

17 Kota Sibolga -

26,515,166 - 26,515,166

18 Kota Tanjung Balai -

26,515,166 - 26,515,166

19 Kota Tebing Tinggi -

26,515,166 - 26,515,166

20 Kota Padang Sidempuan -

26,515,166 - 26,515,166

21 Kab. Pakpak Bharat -

26,515,166 - 26,515,166

22 Kab. Nias Selatan -

26,710,776 - 26,710,776

23 Kab. Humbang Hasundutan -

90,059,272 - 90,059,272

24 Kab. Serdang Bedagai -

26,515,166 - 26,515,166

25 Kab. Samosir -

26,515,166 - 26,515,166

26 Kab. Batu Bara -

26,515,166 - 26,515,166

27 Kab. Padang Lawas Utara -

26,515,166 - 26,515,166

28 Kab. Padang Lawas -

263,284,635 - 263,284,635

29 Kab. Labuhan Batu Selatan -

26,515,166 - 26,515,166

30 Kab. Labuhan Batu Utara -

26,515,166 - 26,515,166

31 Kab. Nias Utara -

26,515,166 - 26,515,166

32 Kab. Nias Barat -

26,515,166 - 26,515,166

33 Kab. Gunung Sitoli -

26,515,166 - 26,515,166

34 Bagian Provinsi -

424,242,666 - 424,242,666

III Provinsi Sumatera Barat - 11,223,724,234 12,896,040,000 24,119,764,234

1 Kab. Limapuluh Kota -

249,416,094 - 249,416,094

2 Kab. Agam -

249,847,667 - 249,847,667

3 Kab. Kepulauan Mentawai -

2,059,391,134 5,821,296,000 7,880,687,134

4 Kab. Padang Pariaman -

249,416,094 - 249,416,094

5 Kab. Pasaman -

249,847,667 - 249,847,667

6 Kab. Pesisir Selatan -

249,416,094 - 249,416,094

7 Kab. Sijunjung -

249,416,094 - 249,416,094

8 Kab. Solok -

288,689,267 - 288,689,267

9 Kab. Tanah Datar -

252,652,894 - 252,652,894

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 8

10 Kota Bukit Tinggi -

249,416,094 - 249,416,094

11 Kota Padang Panjang -

249,416,094 - 249,416,094

12 Kota Padang -

249,416,094 - 249,416,094

13 Kota Payakumbuh -

249,416,094 - 249,416,094

14 Kota Sawahlunto -

250,969,758 - 250,969,758

15 Kota Solok -

249,416,094 - 249,416,094

16 Kota Pariaman -

249,416,094 - 249,416,094

17 Kab. Pasaman Barat -

351,676,156 336,472,000 688,148,156

18 Kab. Dharmasraya -

2,330,326,103 6,074,656,000 8,404,982,103

19 Kab. Solok Selatan -

451,417,800 663,616,000 1,115,033,800

20 Bagian Provinsi -

2,244,744,848 - 2,244,744,848

IV Provinsi Riau - 41,950,381,716 54,385,824,760 96,336,206,476

1 Kab. Bengkalis -

2,937,680,199 3,785,419,040 6,723,099,239

2 Kab. Indragiri Hilir -

3,456,476,624 10,995,323,200 14,451,799,824

3 Kab. Indragiri Hulu -

1,881,177,552 11,028,800 1,892,206,352

4 Kab. Kampar -

2,805,157,579 833,613,800 3,638,771,379

5 Kab. Kuantan Singingi -

1,965,359,044 - 1,965,359,044

6 Kab. Pelalawan -

5,567,774,702 16,025,405,800 21,593,180,502

7 Kab. Rokan Hilir -

2,592,189,316 5,119,754,400 7,711,943,716

8 Kab. Rokan Hulu -

1,609,798,317 - 1,609,798,317

9 Kab. Siak -

3,796,855,173 8,588,561,800 12,385,416,973

10 Kota Dumai -

3,426,162,756 7,764,911,560 11,191,074,316

11 Kota Pekanbaru -

1,525,468,426 - 1,525,468,426

12 Kab. Kepulauan Meranti -

1,996,205,684 1,261,806,360 3,258,012,044

13 Bagian Provinsi -

8,390,076,344 - 8,390,076,344

V Provinsi Jambi - 7,509,271,029 5,182,898,720 12,692,169,749

1 Kab. Batanghari -

831,598,107 232,000,000 1,063,598,107

2 Kab. Bungo -

300,370,841 - 300,370,841

3 Kab. Kerinci -

300,370,841 - 300,370,841

4 Kab. Merangin -

300,370,841 - 300,370,841

5 Kab. Muaro Jambi -

530,770,841 - 530,770,841

6 Kab. Sarolangun -

446,602,841 600,000,000 1,046,602,841

7 Kab. Tanjung Jabung Barat -

877,954,841 392,000,000 1,269,954,841

8 Kab. Tanjung Jabung Timur -

570,745,147 278,898,720 849,643,867

9 Kab. Tebo -

1,247,890,841 3,680,000,000 4,927,890,841

10 Kota Jambi -

300,370,841 - 300,370,841

11 Kab. Sungai Penuh -

300,370,841 - 300,370,841

12 Bagian Provinsi -

1,501,854,206 - 1,501,854,206

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 9

VI Provinsi Sumatera Selatan - 15,670,653,501 15,717,196,000 31,387,849,501

1 Kab. Lahat -

533,072,385 - 533,072,385

2 Kab. Musi Banyuasin -

3,470,001,746 15,717,196,000 19,187,197,746

3 Kab. Musi Rawas -

1,072,921,528 - 1,072,921,528

4 Kab. Muara Enim -

869,319,243 - 869,319,243

5 Kab. Ogan Komering Ilir -

1,867,012,043 - 1,867,012,043

6 Kab. Ogan Komering Ulu -

476,377,528 - 476,377,528

7 Kota Palembang -

447,732,957 - 447,732,957

8 Kota Pagar Alam -

447,732,957 - 447,732,957

9 Kota Lubuk Linggau -

447,732,957 - 447,732,957

10 Kota Prabumulih -

447,732,957 - 447,732,957

11 Kab. Banyuasin -

638,142,100 - 638,142,100

12 Kab. Ogan Ilir -

447,732,957 - 447,732,957

13 Kab. OKU Timur -

475,545,528 - 475,545,528

14 Kab. OKU Selatan -

447,732,957 - 447,732,957

15 Kab. Empat Lawang -

447,732,957 - 447,732,957

16 Bagian Provinsi -

3,134,130,701 - 3,134,130,701

VII Provinsi Bengkulu - 236,639,997 332,800,000 569,439,997

1 Kab. Bengkulu Selatan -

23,317,333 51,200,000 74,517,333

2 Kab. Bengkulu Utara -

29,973,333 76,800,000 106,773,333

3 Kab. Rejang Lebong -

10,517,333 - 10,517,333

4 Kota Bengkulu -

10,517,333 - 10,517,333

5 Kab. Kaur -

29,973,333 76,800,000 106,773,333

6 Kab. Seluma -

23,488,000 51,200,000 74,688,000

7 Kab. Mukomuko -

29,973,333 76,800,000 106,773,333

8 Kab. Lebong -

10,517,333 - 10,517,333

9 Kab. Kepahiang -

10,517,333 - 10,517,333

10 Kab. Bengkulu Tengah -

10,517,333 - 10,517,333

11 Bagian Provinsi -

47,328,000 - 47,328,000

VIII Provinsi Lampung - 610,116,000 - 610,116,000

1 Kab. Lampung Barat -

18,772,800 - 18,772,800

2 Kab. Lampung Selatan -

18,772,800 - 18,772,800

3 Kab. Lampung Tengah -

18,772,800 - 18,772,800

4 Kab. Lampung Utara -

18,772,800 - 18,772,800

5 Kab. Lampung Timur -

18,772,800 - 18,772,800

6 Kab. Tanggamus -

18,772,800 - 18,772,800

7 Kab. Tulang Bawang -

197,908,800 - 197,908,800

8 Kab. Way Kanan -

64,910,400 - 64,910,400

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 10

9 Kota Bandar Lampung -

18,772,800 - 18,772,800

10 Kota Metro -

18,772,800 - 18,772,800

11 Kab. Pesawaran -

18,772,800 - 18,772,800

12 Kab. Pringsewu -

18,772,800 - 18,772,800

13 Kab. Mesuji -

18,772,800 - 18,772,800

14 Kab. Tulang Bawang Barat -

18,772,800 - 18,772,800

15 Bagian Provinsi -

122,023,200 - 122,023,200

IX Provinsi Jawa Barat - 11,875,468,223 - 11,875,468,223

1 Kab. Bandung -

228,999,439 - 228,999,439

2 Kab. Bekasi -

190,007,491 - 190,007,491

3 Kab. Bogor -

230,019,200 - 230,019,200

4 Kab. Ciamis -

2,064,669,679 - 2,064,669,679

5 Kab. Cianjur -

1,608,700,877 - 1,608,700,877

6 Kab. Cirebon -

190,007,491 - 190,007,491

7 Kab. Garut -

195,376,704 - 195,376,704

8 Kab. Indramayu -

561,289,039 - 561,289,039

9 Kab. Karawang -

190,007,491 - 190,007,491

10 Kab. Kuningan -

288,584,286 - 288,584,286

11 Kab. Majalengka -

206,190,215 - 206,190,215

12 Kab. Purwakarta -

359,639,151 - 359,639,151

13 Kab. Subang -

190,007,491 - 190,007,491

14 Kab. Sukabumi -

533,805,043 - 533,805,043

15 Kab. Sumedang -

294,435,994 - 294,435,994

16 Kab. Tasikmalaya -

268,560,074 - 268,560,074

17 Kota Bandung -

190,007,491 - 190,007,491

18 Kota Bekasi -

190,007,491 - 190,007,491

19 Kota Bogor -

190,007,491 - 190,007,491

20 Kota Cirebon -

190,007,491 - 190,007,491

21 Kota Depok -

190,007,491 - 190,007,491

22 Kota Sukabumi -

190,007,491 - 190,007,491

23 Kota Cimahi -

190,007,491 - 190,007,491

24 Kota Tasikmalaya -

190,007,491 - 190,007,491

25 Kota Banjar -

190,007,491 - 190,007,491

26 Kab. Bandung Barat -

190,007,491 - 190,007,491

27 Bagian Provinsi -

2,375,093,648 - 2,375,093,648

X Provinsi Banten - 1,617,479,484 - 1,617,479,484

1 Kab. Lebak -

147,883,838 - 147,883,838

2 Kab. Pandeglang -

591,535,355 - 591,535,355

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 11

3 Kab. Serang -

92,427,399 - 92,427,399

4 Kab. Tangerang -

92,427,399 - 92,427,399

5 Kota Cilegon -

92,427,399 - 92,427,399

6 Kota Tangerang -

92,427,399 - 92,427,399

7 Kota Serang -

92,427,399 - 92,427,399

8 Kota Tangerang Selatan -

92,427,399 - 92,427,399

9 Bagian Provinsi -

323,495,897 - 323,495,897

XI Provinsi Jawa Tengah - 21,753,206,073 - 21,753,206,073

1 Kab. Banjarnegara -

255,920,071 - 255,920,071

2 Kab. Banyumas -

255,920,071 - 255,920,071

3 Kab. Batang -

255,920,071 - 255,920,071

4 Kab. Blora -

5,171,154,222 - 5,171,154,222

5 Kab. Boyolali -

255,920,071 - 255,920,071

6 Kab. Brebes -

255,920,071 - 255,920,071

7 Kab. Cilacap -

744,756,454 - 744,756,454

8 Kab. Demak -

255,920,071 - 255,920,071

9 Kab. Grobogan -

255,920,071 - 255,920,071

10 Kab. Jepara -

255,920,071 - 255,920,071

11 Kab. Karanganyar -

255,920,071 - 255,920,071

12 Kab. Kebumen -

281,802,010 - 281,802,010

13 Kab. Kendal -

870,647,488 - 870,647,488

14 Kab. Klaten -

255,920,071 - 255,920,071

15 Kab. Kudus -

257,170,499 - 257,170,499

16 Kab. Magelang -

255,920,071 - 255,920,071

17 Kab. Pati -

324,371,855 - 324,371,855

18 Kab. Pekalongan -

255,920,071 - 255,920,071

19 Kab. Pemalang -

1,293,099,381 - 1,293,099,381

20 Kab. Purbalingga -

255,920,071 - 255,920,071

21 Kab. Purworejo -

267,225,291 - 267,225,291

22 Kab. Rembang -

1,061,940,645 - 1,061,940,645

23 Kab. Semarang -

260,275,308 - 260,275,308

24 Kab. Sragen -

255,920,071 - 255,920,071

25 Kab. Sukoharjo -

255,920,071 - 255,920,071

26 Kab. Tegal -

698,378,120 - 698,378,120

27 Kab. Temanggung -

255,920,071 - 255,920,071

28 Kab. Wonogiri -

285,581,948 - 285,581,948

29 Kab. Wonosobo -

255,920,071 - 255,920,071

30 Kota Magelang -

255,920,071 - 255,920,071

31 Kota Pekalongan -

255,920,071 - 255,920,071

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 12

32 Kota Salatiga -

255,920,071 - 255,920,071

33 Kota Semarang -

255,920,071 - 255,920,071

34 Kota Surakarta -

255,920,071 - 255,920,071

35 Kota Tegal -

255,920,071 - 255,920,071

36 Bagian Provinsi -

4,350,641,219 - 4,350,641,219

XII Provinsi DI Yogyakarta - 11,352,000 - 11,352,000

1 Kab. Bantul -

1,360,920 - 1,360,920

2 Kab. Gunung Kidul -

4,283,400 - 4,283,400

3 Kab. Kulon Progo -

1,166,880 - 1,166,880

4 Kab. Sleman -

1,135,200 - 1,135,200

5 Kota Yogyakarta -

1,135,200 - 1,135,200

6 Bagian Provinsi -

2,270,400 - 2,270,400

-

XIII Provinsi Jawa Timur - 9,105,993,067 - 9,105,993,067

1 Kab. Bangkalan -

98,443,168 - 98,443,168

2 Kab. Banyuwangi -

98,443,168 - 98,443,168

3 Kab. Blitar -

269,060,673 - 269,060,673

4 Kab. Bojonegoro -

98,443,168 - 98,443,168

5 Kab. Bondowoso -

225,765,874 - 225,765,874

6 Kab. Gresik -

98,443,168 - 98,443,168

7 Kab. Jember -

642,390,792 - 642,390,792

8 Kab. Jombang -

187,065,654 - 187,065,654

9 Kab. Kediri -

98,443,168 - 98,443,168

10 Kab. Lamongan -

98,443,168 - 98,443,168

11 Kab. Lumajang -

453,426,986 - 453,426,986

12 Kab. Madiun -

98,443,168 - 98,443,168

13 Kab. Magetan -

100,706,525 - 100,706,525

14 Kab. Malang -

98,443,168 - 98,443,168

15 Kab. Mojokerto -

98,443,168 - 98,443,168

16 Kab. Nganjuk -

98,443,168 - 98,443,168

17 Kab. Ngawi -

98,443,168 - 98,443,168

18 Kab. Pacitan -

98,443,168 - 98,443,168

19 Kab. Pamekasan -

98,443,168 - 98,443,168

20 Kab. Pasuruan -

181,842,983 - 181,842,983

21 Kab. Ponorogo -

98,443,168 - 98,443,168

22 Kab. Probolinggo -

230,088,746 - 230,088,746

23 Kab. Sampang -

98,443,168 - 98,443,168

24 Kab. Sidoarjo -

98,443,168 - 98,443,168

25 Kab. Situbondo -

356,733,123 - 356,733,123

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 13

26 Kab. Sumenep -

281,681,222 - 281,681,222

27 Kab. Trenggalek -

127,120,364 - 127,120,364

28 Kab. Tuban -

1,669,389,140 - 1,669,389,140

29 Kab. Tulungagung -

98,443,168 - 98,443,168

30 Kota Blitar -

98,443,168 - 98,443,168

31 Kota Kediri -

98,443,168 - 98,443,168

32 Kota Madiun -

98,443,168 - 98,443,168

33 Kota Malang -

98,443,168 - 98,443,168

34 Kota Mojokerto -

98,443,168 - 98,443,168

35 Kota Pasuruan -

98,443,168 - 98,443,168

36 Kota Probollinggo -

98,443,168 - 98,443,168

37 Kota Surabaya -

98,443,168 - 98,443,168

38 Kota Batu -

98,443,168 - 98,443,168

39 Bagian Provinsi -

1,821,198,617 - 1,821,198,617

-

XIV Provinsi Kalimantan Barat - 23,239,051,239 30,406,804,000 53,645,855,239

1 Kab. Bengkayang -

715,047,730 - 715,047,730

2 Kab. Landak -

715,047,730 - 715,047,730

3 Kab. Kapuas Hulu -

2,463,923,707 6,422,496,000 8,886,419,707

4 Kab. Ketapang -

4,047,054,421 12,415,492,000 16,462,546,421

5 Kab. Pontianak -

715,047,730 - 715,047,730

6 Kab. Sambas -

715,047,730 - 715,047,730

7 Kab. Sanggau -

715,047,730 - 715,047,730

8 Kab. Sintang -

2,550,081,415 6,556,652,000 9,106,733,415

9 Kota Pontianak -

1,134,380,693 512,960,000 1,647,340,693

10 Kota Singkawang -

715,047,730 - 715,047,730

11 Kab. Sekadau -

715,047,730 - 715,047,730

12 Kab. Melawi -

1,960,371,184 4,499,204,000 6,459,575,184

13 Kab. Kayong Utara -

715,047,730 - 715,047,730

14 Kab. Kubu Raya -

715,047,730 - 715,047,730

15 Bagian Provinsi -

4,647,810,249 - 4,647,810,249

XV Provinsi Kalimantan Tengah - 123,609,505,756 167,333,428,000 290,942,933,756

1 Kab. Barito Selatan -

4,419,827,648 2,527,448,000 6,947,275,648

2 Kab. Barito Utara -

8,131,930,835 15,593,948,000 23,725,878,835

3 Kab. Kapuas -

7,177,047,842 12,333,420,000 19,510,467,842

4 Kab. Kotawaringin Barat -

6,057,916,352 8,190,716,000 14,248,632,352

5 Kab. Kotawaringin Timur -

7,423,905,092 13,343,788,000 20,767,693,092

6 Kota Palangkaraya -

3,803,369,408 - 3,803,369,408

7 Kab. Barito Timur -

3,803,369,408 - 3,803,369,408

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 14

8 Kab. Murung Raya -

9,562,028,834 20,960,228,000 30,522,256,834

9 Kab. Pulang Pisau -

3,803,369,408 - 3,803,369,408

10 Kab. Gunung Mas -

5,736,066,102 7,107,656,000 12,843,722,102

11 Kab. Lamandau -

6,044,369,363 8,250,908,000 14,295,277,363

12 Kab. Sukamara -

3,803,369,408 - 3,803,369,408

13 Kab. Katingan -

12,898,872,866 33,062,424,000 45,961,296,866

14 Kab. Seruyan -

16,222,162,038 45,962,892,000 62,185,054,038

15 Bagian Provinsi -

24,721,901,152 - 24,721,901,152

XVI Provinsi Kalimantan Selatan - 2,613,152,563 1,618,904,920 4,232,057,483

1 Kab. Banjar -

87,105,085 - 87,105,085

2 Kab. Barito Kuala -

355,986,713 656,031,760 1,012,018,473

3 Kab. Hulu Sungai Selatan -

87,105,085 - 87,105,085

4 Kab. Hulu Sungai Tengah -

87,105,085 - 87,105,085

5 Kab. Hulu Sungai Utara -

87,105,085 587,990,920 675,096,005

6 Kab. Kota Baru -

488,621,543 - 488,621,543

7 Kab. Tabalong -

242,997,014 275,938,120 518,935,134

8 Kab. Tanah Laut -

183,894,316 11,362,720 195,257,036

9 Kab. Tapin -

87,105,085 - 87,105,085

10 Kota Banjar Baru -

87,105,085 - 87,105,085

11 Kota Banjarmasin -

87,105,085 - 87,105,085

12 Kab. Balangan -

87,105,085 - 87,105,085

13 Kab. Tanah Bumbu -

122,181,783 87,581,400 209,763,183

14 Bagian Provinsi -

522,630,514 - 522,630,514

XVII Provinsi Kalimantan Timur 3,150,922,605 78,248,588,910 103,042,788,000 184,442,299,515

1 Kab. Berau 739,416,505

7,299,513,505 17,058,000,000 25,096,930,010

2 Kab. Bulungan -

13,573,187,351 40,320,000,000 53,893,187,351

3 Kab. Kutai Kartanegara -

2,407,648,889 - 2,407,648,889

4 Kab. Kutai Barat -

2,407,648,889 - 2,407,648,889

5 Kab. Kutai Timur -

12,340,776,569 34,110,656,000 46,451,432,569

6 Kab. Malinau 941,075,551

2,407,648,889 - 3,348,724,440

7 Kab. Nunukan 840,246,028

2,407,648,889 - 3,247,894,917

8 Kab. Paser -

4,962,876,503 10,636,132,000 15,599,008,503

9 Kota Balikpapan -

2,407,648,889 - 2,407,648,889

10 Kota Bontang -

2,407,648,889 - 2,407,648,889

11 Kota Samarinda -

2,407,648,889 - 2,407,648,889

12 Kota Tarakan -

2,407,648,889 - 2,407,648,889

13 Kab. Penajam Paser Utara -

2,753,677,197 918,000,000 3,671,677,197

14 Kab. Tana Tidung -

2,407,648,889 - 2,407,648,889

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 15

15 Bagian Provinsi 630,184,521

15,649,717,784 - 16,279,902,305

XVIII Provinsi Sulawesi Utara - 1,997,162,391 4,396,000,000 6,393,162,391

1 Kab. Bolaang Mongondow -

60,030,240 - 60,030,240

2 Kab. Minahasa -

57,061,782 - 57,061,782

3 Kab. Sangihe -

57,061,782 - 57,061,782

4 Kota Bitung -

57,061,782 - 57,061,782

5 Kota Manado -

57,061,782 - 57,061,782

6 Kab. Kepulauan Talaud -

57,061,782 - 57,061,782

7 Kab. Minahasa Selatan -

57,700,045 - 57,700,045

8 Kota Tomohon -

57,061,782 - 57,061,782

9 Kab. Minahasa Utara -

57,061,782 - 57,061,782

10 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro -

57,061,782 - 57,061,782

11 Kota Kotamubagu -

57,061,782 - 57,061,782

12 Kab. Bolaang Mongondow Utara -

714,619,611 1,884,000,000 2,598,619,611

13 Kab. Minahasa Tenggara -

58,626,240 - 58,626,240

14 Kab. Bolaang Mongondow Timur -

84,241,440 1,256,000,000 1,340,241,440

15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan -

108,956,297 1,256,000,000 1,364,956,297

16 Bagian Provinsi -

399,432,480 - 399,432,480

-

XIX Provinsi Gorontalo - 1,805,040,000 2,408,000,000 4,213,040,000

1 Kab. Boalemo -

399,635,200 1,152,000,000 1,551,635,200

2 Kab. Gorontalo -

165,548,800 - 165,548,800

3 Kota Gorontalo -

144,403,200 - 144,403,200

4 Kab. Pohuwato -

421,011,200 1,256,000,000 1,677,011,200

5 Kab. Bone Bolango -

152,646,400 - 152,646,400

6 Kab. Gorontalo Utara -

160,787,200 - 160,787,200

7 Bagian Provinsi -

361,008,000 - 361,008,000

-

XX Provinsi Sulawesi Tengah - 4,817,869,150 4,706,821,040 9,524,690,190

1 Kab. Banggai -

192,714,766 - 192,714,766

2 Kab. Banggai Kepulauan -

192,714,766 - 192,714,766

3 Kab. Buol -

893,213,344 2,313,406,480 3,206,619,824

4 Kab. Toli-Toli -

192,714,766 - 192,714,766

5 Kab. Donggala -

192,714,766 - 192,714,766

6 Kab. Morowali -

192,714,766 - 192,714,766

7 Kab. Poso -

470,053,345 890,894,560 1,360,947,905

8 Kota Palu -

192,714,766 - 192,714,766

9 Kab. Parigi Moutong -

573,594,601 382,520,000 956,114,601

10 Kab. Tojo Una Una -

568,430,668 1,120,000,000 1,688,430,668

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 16

11 Kab. Sigi -

192,714,766 - 192,714,766

12 Bagian Provinsi -

963,573,830 - 963,573,830

XXII Provinsi Sulawesi Barat - 3,128,247,164 4,236,168,000 7,364,415,164

1 Kab. Majene -

312,824,716 - 312,824,716

2 Kab. Mamuju -

1,251,298,867 4,236,168,000 5,487,466,867

3 Kab. Polewali Mandar -

312,824,716 - 312,824,716

4 Kab. Mamasa -

312,824,716 - 312,824,716

5 Kab. Mamuju Utara -

312,824,716 - 312,824,716

6 Bagian Provinsi -

625,649,433 - 625,649,433

XXIII Provinsi Sulawesi Tenggara - 2,127,939,550 3,546,565,920 5,674,505,470

1 Kab. Buton -

77,379,620 - 77,379,620

2 Kab. Konawe -

77,379,620 - 77,379,620

3 Kab. Kolaka -

77,379,620 - 77,379,620

4 Kab. Muna -

77,379,620 - 77,379,620

5 Kota Kendari -

77,379,620 - 77,379,620

6 Kota Bau-bau -

77,379,620 - 77,379,620

7 Kab. Konawe Selatan -

77,379,620 - 77,379,620

8 Kab. Bombana -

77,379,620 - 77,379,620

9 Kab. Wakatobi -

77,379,620 - 77,379,620

10 Kab. Kolaka Utara -

851,175,820 3,546,565,920 4,397,741,740

11 Kab. Konawe Utara -

77,379,620 - 77,379,620

12 Kab. Buton Utara -

77,379,620 - 77,379,620

13 Bagian Provinsi -

425,587,910 - 425,587,910

XXIV Provinsi Maluku 11,591,569,860 14,686,786,556 21,520,144,480 47,798,500,896

1 Kab. Maluku Tenggara Barat 1,397,461,814

587,471,462 - 1,984,933,276

2 Kab. Maluku Tengah 3,432,600,712

587,471,462 - 4,020,072,174

3 Kab. Maluku Tenggara -

587,471,462 - 587,471,462

4 Kab. Pulau Buru 691,539,073

2,713,400,832 8,403,872,480 11,808,812,385

5 Kota Ambon -

587,471,462 - 587,471,462

6 Kab. Seram Bagian Barat -

587,471,462 - 587,471,462

7 Kab. Seram Bagian Timur 2,781,302,798

2,016,285,542 6,290,600,000 11,088,188,340

8 Kab. Kepulauan Aru 970,351,491

587,471,462 - 1,557,822,953

9 Kota Tual -

587,471,462 - 587,471,462

10 Kab. Maluku Barat Daya -

587,471,462 - 587,471,462

11 Kab. Buru Selatan -

2,319,971,174 6,825,672,000 9,145,643,174

12 Bagian Provinsi 2,318,313,972

2,937,357,312 - 5,255,671,284

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 17

XXV Provinsi Maluku Utara - 18,378,517,261 26,442,890,760 44,821,408,021

1 Kab. Halmahera Tengah -

1,685,317,315 3,159,389,840 4,844,707,155

2 Kab. Halmahera Barat -

990,184,608 304,813,600 1,294,998,208

3 Kota Ternate -

918,925,863 - 918,925,863

4 Kab. Halmahera Timur -

2,282,989,226 5,577,519,520 7,860,508,746

5 Kota Tidore Kepulauan -

1,197,014,952 1,193,358,160 2,390,373,112

6 Kab. Kepulauan Sula -

1,447,747,224 2,234,276,720 3,682,023,944

7 Kab. Halmahera Selatan -

3,301,241,560 9,599,368,880 12,900,610,440

8 Kab. Halmahera Utara -

1,343,464,820 1,726,767,400 3,070,232,220

9 Kab. Pulau Morotai -

1,535,928,240 2,647,396,640 4,183,324,880

10 Bagian Provinsi Malut -

3,675,703,453 - 3,675,703,453

XXVI Provinsi Papua 1,050,307,535 33,028,000,742 30,308,403,880 64,386,712,157

1 Kab. Biak Numfor -

471,828,582 - 471,828,582

2 Kab. Jayapura -

471,828,582 - 471,828,582

3 Kab. Jayawijaya -

471,828,582 - 471,828,582

4 Kab. Merauke 840,246,028

1,388,091,371 4,794,564,000 7,022,901,399

5 Kab. Mimika -

471,828,582 - 471,828,582

6 Kab. Nabire -

1,865,071,194 2,545,941,280 4,411,012,474

7 Kab. Paniai -

471,828,582 - 471,828,582

8 Kab. Puncak Jaya -

471,828,582 - 471,828,582

9 Kab. Yapen Waropen -

471,828,582 - 471,828,582

10 Kota Jayapura -

471,828,582 - 471,828,582

11 Kab. Sarmi -

4,051,317,556 6,567,925,680 10,619,243,236

12 Kab. Keerom -

2,757,235,339 3,916,844,200 6,674,079,539

13 Kab. Yahukimo -

471,828,582 - 471,828,582

14 Kab. Pegunungan Bintang -

471,828,582 - 471,828,582

15 Kab. Tolikara -

471,828,582 - 471,828,582

16 Kab. Boven Digoel -

1,881,227,674 5,402,433,560 7,283,661,234

17 Kab. Mappi -

471,828,582 - 471,828,582

18 Kab. Asmat -

471,828,582 - 471,828,582

19 Kab. Waropen -

942,735,766 1,755,392,120 2,698,127,886

20 Kab. Supiori -

471,828,582 - 471,828,582

21 Kab. Mamberamo Raya -

3,156,492,889 5,325,303,040 8,481,795,929

22 Kab. Mamberamo Tengah -

471,828,582 - 471,828,582

23 Kab. Yalimo -

471,828,582 - 471,828,582

24 Kab. Lanny Jaya -

471,828,582 - 471,828,582

25 Kab. Nduga -

471,828,582 - 471,828,582

26 Kab. Puncak -

471,828,582 - 471,828,582

27 Kab. Dogiyai -

471,828,582 - 471,828,582

www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.37 18

28 Kab. Intan Jaya -

471,828,582 - 471,828,582

29 Kab. Deiyai -

471,828,582 - 471,828,582

30 Bagian Provinsi 210,061,507

6,605,600,149 - 6,815,661,656

XXVII Provinsi Papua Barat - 46,177,024,940 57,200,732,040 103,377,756,980

1 Kab. Sorong -

6,720,430,744 9,156,578,640 15,877,009,384

2 Kab. Manokwari -

2,428,958,663 1,598,370,000 4,027,328,663

3 Kab. Fak Fak -

3,277,820,069 3,547,180,000 6,825,000,069

4 Kota Sorong -

1,847,080,997 - 1,847,080,997

5 Kab. Sorong Selatan -

2,615,993,103 2,252,940,000 4,868,933,103

6 Kab. Raja Ampat -

2,383,298,546 1,329,429,000 3,712,727,546

7 Kab. Teluk Bintuni -

5,870,225,185 13,263,919,000 19,134,144,185

8 Kab. Teluk Wondama -

2,549,235,365 1,740,831,000 4,290,066,365

9 Kab. Kaimana -

5,554,415,285 24,311,484,400 29,865,899,685

10 Kab. Tambrauw -

1,847,080,997 - 1,847,080,997

11 Kab. Meybrat -

1,847,080,997 - 1,847,080,997

12 Bagian Provinsi -

9,235,404,989 - 9,235,404,989

TOTAL NASIONAL 15,792,800,000 477,714,791,239 545,721,386,520 1,039,228,977,759

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

www.djpp.depkumham.go.id